Ambulans Gratis dan Bantuan Siswa, Pemko Medan Percepat Janji Sosial di RPJMD
Pemerintah Kota Medan Percepat Pengadaan Ambulans dan Perluas Akses Bea Siswa
Pemerintah Kota Medan menunjukkan komitmen yang kuat dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih merata dan manusiawi. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah percepatan pengadaan ambulans gratis di seluruh Puskesmas, serta perluasan jangkauan bea siswa untuk pelajar dan mahasiswa kurang mampu, yang akan dimulai pada tahun 2026.
Langkah ini dilakukan setelah adanya dorongan dari DPRD Medan, khususnya dari Ketua Panitia Khusus (Pansus) RPJMD, Henry Jhon Hutagalung. Ia meminta agar target pengadaan ambulans untuk 31 Puskesmas di Medan dipenuhi dalam dua tahun pertama RPJMD, bukan bertahap lima unit per tahun sebagaimana rencana awal.
“Anggaran untuk ambulans jauh lebih ringan dibanding proyek infrastruktur besar seperti underpass. Jadi, ini bisa diprioritaskan lebih cepat,” ujarnya usai rapat paripurna pengesahan dokumen RPJMD 2025–2029 di DPRD Medan, Senin (4/8/2025).
Henry Jhon menjelaskan bahwa keberadaan ambulans sangat penting, mengingat banyak Puskesmas belum memiliki fasilitas transportasi medis yang memadai. Dengan tersedianya ambulans di setiap Puskesmas, pasien yang membutuhkan pertolongan bisa dijemput atau dirujuk ke rumah sakit tanpa biaya, sehingga meningkatkan kecepatan dan keselamatan layanan kesehatan.
20.000 Siswa SD-SMP Akan Menerima Bea Siswa
Selain sektor kesehatan, Pemerintah Kota Medan juga melakukan lompatan besar di bidang pendidikan. Untuk pertama kalinya, pada tahun 2026, sebanyak 20.000 siswa SD dan SMP akan menerima bea siswa dari Pemko.
“Selama ini bea siswa hanya menyentuh mahasiswa. Sekarang kita perluas untuk siswa SD dan SMP. Ini komitmen agar akses pendidikan dasar makin merata,” jelas Henry Jhon.
Adapun bea siswa untuk mahasiswa juga akan meningkat tajam, dari hanya 400 orang menjadi 1.000 penerima, terdiri dari 500 jalur prestasi dan 500 dari keluarga tidak mampu.
Bantuan Sosial Daerah Gantikan yang Tak Terjangkau PKH
Tidak hanya fokus pada pendidikan dan kesehatan, Pemko Medan juga menyiapkan jaring pengaman sosial bagi ribuan warga yang belum tersentuh Program Keluarga Harapan (PKH) dari pusat. Data menunjukkan masih ada 15.000 kepala keluarga dalam daftar tunggu PKH. Sebagai solusinya, Pemko meluncurkan Bantuan Sosial Daerah, yang diberikan secara bergilir setiap tiga tahun, agar lebih banyak keluarga bisa merasakan bantuan tersebut.
“Bantuan ini khusus untuk warga yang belum masuk program pusat, termasuk lansia, perempuan kepala keluarga, penyandang disabilitas, dan warga miskin lainnya,” ujar Henry Jhon.
Dorongan Kolaborasi dan Integrasi Pembangunan
Dalam laporan Pansus, Henry Jhon menekankan bahwa RPJMD bukan sekadar dokumen administratif, tetapi harus menjadi alat kerja yang terukur dan terintegrasi. Ia mendorong Pemko untuk berinovasi dalam pendanaan, termasuk menjalin kolaborasi dengan sektor swasta dan pemerintah pusat.
“Kunci keberhasilan RPJMD ada pada sinergi lintas sektor. Kita dorong agar semua rencana bisa dijalankan dengan efektif, efisien, dan berdampak langsung ke masyarakat,” pungkasnya.