Polemik Ijazah Jokowi Kembali Muncul, Meski Sudah Diperiksa Polisi dan Diakui UGM, Apa Sebenarnya Terjadi?
Isu Ijazah Presiden Jokowi: Tuntas atau Masih Bergulir?
Polemik mengenai keaslian ijazah Presiden Joko Widodo kembali muncul dalam perbincangan publik. Meski begitu, pihak terkait menegaskan bahwa isu ini sudah selesai sejak lama. Salah satu yang menyampaikan pernyataan tersebut adalah Ketua Umum Solidaritas Merah Putih (Solmet), Silfester Matutina.
Menurut Silfester, Universitas Gadjah Mada (UGM) telah secara resmi mengonfirmasi bahwa ijazah sarjana Presiden ke-7 RI itu asli dan dikeluarkan oleh kampus. Ia menekankan bahwa polemik ini tidak lagi menjadi masalah yang relevan. "UGM sudah menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli dan dikeluarkan oleh kampus. Jadi sebenarnya polemik ini sudah selesai," ujarnya dalam pernyataannya.
Selain itu, Silfester juga mengingatkan bahwa kasus ini pernah diproses oleh aparat kepolisian. Hasilnya, tidak ditemukan unsur pidana terkait dugaan ijazah palsu. Bahkan, Presiden Jokowi sempat melaporkan beberapa pihak yang menuduhnya menggunakan ijazah palsu atas tuduhan pencemaran nama baik.
Latar Belakang Polemik
Isu tentang dugaan ijazah palsu Jokowi pertama kali muncul dari sejumlah aktivis dan individu melalui media sosial maupun jalur hukum. Salah satunya adalah Bambang Tri Mulyono, penulis buku kontroversial yang kemudian digugat oleh Presiden. Pada 2022, gugatan itu sempat masuk ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tetapi akhirnya ditolak.
Sejak 2019 hingga 2022, UGM beberapa kali menegaskan bahwa Jokowi adalah alumnus sah Fakultas Kehutanan angkatan 1980 dan lulus tahun 1985. Hal ini ditegaskan kembali oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan UGM, Wening Udasmoro, dalam wawancara dengan berbagai media nasional.
Netralitas Politik dan Hubungan dengan Partai
Selain isu ijazah, Silfester juga menyampaikan pendapat mengenai hubungan Jokowi dengan partai politik. Ia menilai bahwa Presiden sebaiknya menjaga posisi netral sebagai tokoh nasional. "Sebaiknya Pak Jokowi tetap di atas semua partai. Beliau adalah pemimpin bangsa, bukan milik satu partai," ujarnya.
Spekulasi tentang keterlibatan Jokowi dalam Partai Solidaritas Indonesia (PSI) muncul setelah putranya, Kaesang Pangarep, resmi menjadi Ketua Umum PSI pada 25 September 2023. Namun hingga saat ini, Jokowi belum pernah menyatakan secara eksplisit menjadi bagian dari partai tersebut.
Mengapa Isu Ini Terus Bergulir?
Meskipun telah dibantah berkali-kali oleh pihak kampus dan lembaga resmi, isu ini tampaknya masih digunakan oleh pihak-pihak tertentu sebagai alat serangan politik. Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Cecep Hidayat, menilai bahwa isu ini terus dimunculkan karena Jokowi masih memiliki pengaruh politik besar, terutama menjelang transisi pemerintahan pasca-2024.
"Selama Jokowi masih punya kekuatan politik, isu-isu seperti ini akan terus dipakai untuk melemahkannya atau setidaknya mengurangi legitimasi warisannya," kata Cecep.
Dengan berbagai pernyataan resmi dari UGM, klarifikasi dari pihak Istana, serta keputusan hukum yang telah menolak gugatan soal ijazah, isu ini seharusnya dianggap tuntas. Namun, atmosfer politik yang belum sepenuhnya stabil, ditambah relasi Jokowi dengan sejumlah partai, terus membuatnya menjadi bahan spekulasi dan perdebatan.